Kinerja Bupati Tangani Covid-19 Dipertanyakan DPRD 50 Kota


SagoNews.com - Penanganan covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota mendapat perhatian serius dari DPRD setempat, sebelumnya Forum Masyarakat Sipil Luak Limopuluah meminta transparansi gugus tugas yang diketuai oleh bupati. Kini Anggota DPRD mempertanyakan kinerja Pemkab Limapuluh Kota terkait memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid 19 serta penanggulangan dampak yang ditimbulkan di tengah masyarakat, Jum'at (8/05/2020).

Melalui Ketua DPRD Limapuluh Kota, Deni Asra, anggota dewan itu sepakat mendorong Bupati agar lebih serius dan transparan lagi menangani covid-19, hal itu disampaikan dalam sidang tutup buka Paripurna DPRD. 

Salah satu poin penting yang menjadi pertanyaan dari anggota dewan adalah terkait semangat Pemkab yang berambisi menjadikan daerah mereka bebas dari wabah pandemi corona apakah hanya sekedar lips servis semata atau benar serius dalam penanggulangan Covid 19.

DPRD menyampaikan pandangan terhadap penanganan pandemi Covid-19. Pertama penerapan PSBB tahap 1 dinilai belum optimal. Daerah harus melahirkan kebijakan tertulis sebagai tindak lanjut ketentuan Permenkes terkait PSBB ini untuk diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat lima puluh kota. Untuk PSBB tahap 2 DPRD meminta Bupati Ir. Irfendi Arbi selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten mempertegas aturan PSBB, bukan hanya sekedar himbauan semata.

DPRD juga menilai masih banyaknya kekurangan APD petugas di RSUD maupun Puskesmas. Dana 15Milyar rupiah untuk anggaran APD agar segera dibelanjakan jangan menunggu ada warga kita yang positif dulu, tegas Deni Asra.

Hal senada juga dikatakan Marsanova Andesra, politisi dari Partai PAN juga mempertanyakan terkait adanya temuan jika hasil sampel 100 orang bersatatus ODP serta PDP di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai hari ini belum di kirim ke Labor Unand.

Padahal menurut Marsanova Andesra, politisi dari Partai PAN, pengiriman sampel terhadap 100 orang yang berstatus ODP dan PDP amatlah penting sebagai sarana serta tolak ukur untuk mengantisipasai penyebaran pandemi Corona di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota.

Marsanova Andesra juga mengingatkan Bupati dan jajarannya agar terbuka terhadap publik terkait penanggulangan bencana tanpa ada yang ditutup tutupi dengan alasan apapun juga.

” Jika pembantu Bupati enggan mengirimkan sampel untuk dilakukan pool tes di Rumah Sakit Unand Padang dengan alasan takut maka ini akan berbahaya bagi keselamatan warga masyarakat Limapuluh Kota,” kritiknya kepada Bupati.

Selanjutnya DPRD juga meminta kepada saudara Bupati untuk melakukan sinkronisasi data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak covid 19 ini. Kami melihat ada potensi keresahan ataupun kehebohan di tengah masyarakat ketika pendataan tidak tranparan agar tidak menjadi bom waktu bagi daerah. (frp)