 |
| Logo forum UMKM 50 Kota |
SagoNews.com - Penanganan pencegahan penyebaran virus corona di Kabupaten Limapuluh Kota seolah tak tentu arah, kinerja bupati Irfendi Arbi terlihat tumpang tindih. Alur koordinasi gugus tugas hingga kini juga tak pasti. Antara bupati, anggota dewan dan pemerintahan nagari terlihat berjalan sendiri - sendiri.
Akhirnya sektor ekonomi menjadi imbas yang paling parah, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), pedagang kecil dan pedagang besar (eksportir), petani dan bahkan tenaga harian lepas dan buruh menjadi korban, bagaikan memakan buah simalakama. Mereka tak tahu lagi kemana akan mengadu.
Disektor UKM, jumlah mereka yang terdata ratusan orang dan mereka yang terdampak hampir keseluruhan, sebanyak 50an UKM telah mengusulkan data kepada dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, hingga kini lagi - lagi mereka kehilangan arah. "Entah buat apa data yang diminta berkali - kali itu," kata beberapa orang di Forum UMKM Kabupaten Limapuluh Kota.
Pada tanggal 28 April 2020 ini, beberapa UKM yang bisa memproduksi masker, diundang ke dinas Perdagangan dan Koperasi (Perdagkop) Limapuluh Kota, untuk membicarakan pengadaan masker bersama BPBD kabupaten Limapuluh Kota.
Namun, "pengadaan masker itu telah diambil oleh Arinda, UKM hanya akan diberi upah 2.500 per lembarnya, benang dan gunting kami yang menyediakan. Karena itu kami menolaknya, lebih baik kami fokus membuat orderan untuk donatur - donatur dan relawan," kata salah seorang UKM pambuat masker yang enggan dituliskan nama, di grup WA Forum UMKM Limapuluh Kota.
Di grup yang sama, bersamaan dengan itu, Ketua Forum UMKM Kabupaten Limapuluh Kota, Eri Akong, menyayangkan tidak diajaknya Forum UMKM dalam pengadaan masker tersebut, "selama ini kita kan sudah ada forum, yang menghubungkan kepentingan pemerintah dengan UMKM dan sebaliknya forum juga memfasilitasi UMKM bila ada keperluan dengan pemerintah," katanya.
Terpisah, hari ini (1/5) Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Deni Asra, telah mengeluarkan pernyataan di akun facebook miliknya, sebagaimana dikutip berikut ini,
DKI Jakarta melibatkan 1.526 Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk membuat 20 juta Masker Kain yang akan dibagikan kepada semua lapisan masyarakat Jakarta.
Di Lima Puluh Kota, dalam Anggaran 15 M untuk pengadaan berbagai APD dan kelengkapan alat alat kesehatan lainnya juga terdapat pengadaan masker kain untuk masyarakat sebanyak 100 ribu masker.
Apakah sudah melibatkan IKM dan UKM Lima Puluh Kota ???
Kalau sudah, berapa jumlah IKM dan UKM yang terlibat ??
Kita memiliki IKM dan UKM yang bisa membuat masker kain ini,,
alangkah bijaknya pengadaan masker ini kita serahkan ke IKM dan UKM yang ada di daerah kita sehingga uang ratusan juta itu beredar di Lima Puluh Kota dan bisa membantu ekonomi masyarakat kita......
#berdayakanIKM
#jangantipudaya
#bersatulawancorona
Hal itu tentu saja semakin membuktikan tidak jelasnya koordinasi di Pemkab Limapuluh Kota, hal itu disampaikan oleh pemerhati sosial Luak Limopuluah, Yudilfan Habib Dt. Monti.
"Seharusnya Pemkab melalui dinas terkait bisa bekerja dengan cepat untuk mengirimkan data - data yang dibutuhkan, apakah itu UMKM atau pun masyarakat miskin. Karena ini situasi darurat, maka kehebatan seorang pemimpin diuji saat situasi krisis. Kalau situasi biasa - biasa saja, semua orang juga bisa memimpin daerah ini," ucapnya via whatsapp.
Terkhusus untuk pelaku UMKM yang terdampak, Yudilfan Habib mengharapkan Pemkab untuk secepat mungkin mengambil tindakan, "apakah itu bentuknya kerjasama, bantuan usaha non per bankan, atau pun dari zakat maupun potongan gaji pegawai - pegawai. Karena UMKM adalah pelaku yang bisa memutarkan uang disemua kalangan, hasilnya ekonomi akan membaik," ucapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Maslindawati, Tommy Man Bayoe, Ami Friska, Fadli Riansyah, Siska Melvia, Zalilla Oktavia dan pelaku UMKM lainnya di Forum UMKM Limapuluh Kota, "jika Pemkab menyerahkan pembuatan APD seperti masker, disenfektan dan lain - lain, termasuk pengadaan Sembako, maka perputaran uangnya bisa dirasakan oleh semua kalangan, seperti petani, pedagang dan pelaku usaha kecil lainnya," kata mereka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari pihak Pemkab Limapuluh Kota, atau pun dinas terkait. Setelah berita ini diturunkan, akan diterbitkan konfirmasi dari pihak terkait secara terpisah. (frp)
