SagoNews.com - Sidang paripurna DPRD Tanah datar Sesi ke - 2 tentang pertanggungjawaban jawaban Pelaksanaan APBD tahun tahun 2019 dengan agenda penyampaiyan pandangan umum setiap fraksi DPRD tanah datar. Sidang dipimpin langsung ketua DPRD Tanah Datar Rony Mulyadi, Waķil Ketua Saidani dan Wakil Ketua Anton Yondra,SE.
Rapat Paripurna Sesi Ke - 2 yang berlangsung diruang sidang DPRD itu dihadiri 26 Anggota dari 35 Anggota DPRD Tanah Datar beserta sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf ahli bupati, Forkopimda dan Kepala OPD. pimpinan partai politik berserta pemuka masyarakat lain, Jum'at (03/07/2020)
Pada sidang paripurna Sesi ke-II ini, sidang menghadirkan pandangan umum masing - masing fraksi atas tanggapan nota penyampaiyan bupati Tanah datar atas pertanggung jawaban renperda APBD tahun 2819. Masing-masing fraksi DPRD kabupaten Tanah datar menyampaikan berbagai persoalan berbeda yang harus disikapi oleh pemda Tanah datar.
Fraksi PAN memulai pandangan umumnya dengan juru bicara Jasmadi. fraksi PAN menyoroti persoalan kabupaten Tanah datar diantaranya bidang pendidikan khususnya tingkat sekolah dasar.Seperti yang di sampaikan Jasmadi " setiap kecamatan sudah ada koordinator bidang pendidikan untuk itu,keluhan kepala sekolah SDN yang membutuhkan tenaga operator sekolah yang bekerja di sekolah, belum jelas status kepegawaiannya hendaknya di perhatikan kesejahteraannya, serta keterbatasan akses internet setiap kecamatan dalam menyampaikan laporan online hendaknya di atasi, dan hendaknya dinas pendidikan harus tegas menerapkan aturan penerimaan siswa baru," jelasnya.
Selain itu fraksi PAN juga menegaskan kepada pemda Tanah datar dalam mengelola keuangan daerah hendaknya menerapkan memenuhi primsip managemen keuangan secara keseluruhan. Jangan setengah - setengah karena ini menilai kinerja pemerintah.
Kemudian, fraksi PAN mempertanyakan alasan pemda Tanah datar atas pembayaran belanja jasa konsultan BID dalam perencanaan pengerjaan pasar atas Batusangkar, dan pengerjaan 12 paket Pengerjaan pada 4 OPD tidak sesuai dengan kontrak, serta alasan pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp 612.000.000 ( Eman Ratus Dua Belas Juta Rupiah) terhadap keterlambatan 3 pekerjaan pada 3 OPD.
Sidang berlanjut dengan pandangan umum Fraksi perjuangan Golkar dengan juru bicara Dedi irawan A.Md. Fraksi Golkar perjuangan menyampaikan, " Dari belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.275.456.206.915,65 terealisasi sebesar Rp1.148.395.806.322,50 atau sebesar 90,04 persen. Hal itu masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat maka perlu meningkatkan pendapatan asli daerah yang anggap sah," jelasnya.
Selanjutnya fraksi golkar perjuangan memberikan catatan penting bagi pemda Tanah datar bahwa, " Melihat output dihasilkan dari realisasi pengelolan anggaran kami menilai masih lemahnya koordinasi lintas sektoral terlihat masih memilih zona aman, mengutamakan ego sektoral, sehingga bekerja belum propesional dan hasil tidak maksimal," paparnya.
Selanjunya fraksi PAN melihat dari segi ekonomi Makro pada konsep Product domestic Regional bruto Bahwa," kemampuan dalam beberapa periode masih berkisar pada pertanian, perikanan,dan kehutanan. Hendaknya pemda memberikan keseriusanyan pada sektor ini," jelasnya lagi.
Kemudian fraksi golkar perjuangan mendesak pemda untuk menyikapi regulasi peraturan presiden nomor 54 tahun 2020 yang di sempurnakan dengan peraturan presiden nomor 72 tahun tahun 2020 hendaknya pemerintah melakukan kajian mendalam dalam menetapkan anggaran belanja daerah.
Selanjutnya fraksi PAN mendesak pemda Tanah datar segera menyikapi regulasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 menyangkut pemulihan ekonomi dI kabupaten Tanah datar menyampaikan," Hendaknya pemerintah segera mengadakan kerja sama dengan pihak perbankkan untuk memberikan relaxsasi pinjaman,mempermudah kredit kurs untuk mengurangi pengangguran, agar memacu pertumbuhan ekonomi di kabupaten Tanah datar," jelasnya lagi.
