DPRD Kabupaten Tanah Datar Layangkan Surat Agar Pemerintah Pusat Angkat Honorer Jadi PNS




Tanah Datar, SagoNews.com - Sebanyak 7 orang perwakilan tenaga honorer kabupaten Tanah datar mendatangi  komisi 1 DPRD kabupaten Tanah datar. Tujuh orang perwakilan  tersebut merupakan tenaga honorer yang tergabung dalam forum guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori yang telah berumur dari 35 tahun  (GTKNH 35 +) yang mengabdi di dinas Pendidikan dan kebudayaan di kabupaten Tanah datar. 

Kedatangan  tenaga honorer ini disambut baik oleh wakil ketua DPRD kabupaten Tanah datar Anton yondra,SE, dan komisi 1 DPRD kabupaten Tanah datar yang membidangi masalah pendidikan di kabupaten Tanah datar diantaranya Nova indria dari partai Nasdem, Azwarabain dari partai Gerindra, Kamrita dari partai gerindra, Zulhadi,dt Kayo dari partai Pembangunan, Beni remon dari partai PAN, dan Zuli rustam dari partai PAN. Senin, 19/10/2020.

Tujuan kedatangan tenaga honorer itu  meminta DPRD Tanah datar memperjuangkan nasib mereka ke pemerintah pusat untuk diangkat jadi PNS.Hal tersebut  karena tenaga honorer ini telah belasan bahkan puluhan tahun mengabdikan diri mencerdaskan generasi bangsa dengan kondisi honor dibawah UMR ( Upah Minimum Regional). 

Seperti yang di sampaikan ketua forum honorer Lena candra vaqar, Spd kepada media " Telah selayak tenaga honorer yang tergabung dalam forum GTKNH 35 + ini meminta pemberintahan pusat lewat dukungan pemberintahan daerah untuk mengangkat jadi PNS melalui keputusan presiden seperti tenaga kesehatan, dan tenaga honorer daerah provinsi Irian jaya. Kami juga  telah belasan tahun ikut serta membangun dunia pendidikan di negara yang kita cintai ini, " jelasnya. 

"Semua pemberintahan daerah seluruh NKRI ini sangat mengerti dan peduli terhadab nasip tenaga honorer yang bekerja menyukses program pemerintah, namum hal itu terkendala oleh regulasi, dimana kewenangan itu berada pada pemberintahan pusat.Untuk itu kami kami akan berjuang melalui pemberintahan daerah mengetuk pintu hati Pemberintahan pusat agar menaikan status kami jadi PNS," jelasnya lagi.

Dari hasil pertemuan itu, DPRD kabupaten Tanah datar sangat mendukung perjuangan tenaga honorer tersebut. Seperti yang disampaikan wakil ketua DPRD Tanah datar Anton  yondra,SE bahwa" DPRD kabupaten Tanah datar, khususnya komisi 1 sangat paham dengan kondisi nasip tenaga honorer. Oleh sebab itu,sesegera mungkin DPRD pemda Tanah datar akan menyurati presiden untuk mengangkat tenaga Honorer ini menjadi PNS, " sampainya dalam pertemuan tersebut. 

Selain itu tenaga honorer  meminta pemda kabupaten Tanah datar untuk menambah uang tranportasi sebesar Rp 50 ribu perhari setiap hari kerja, dimana selama ini pemda Tanah datar hanya mampu memberikan uang transportasi bagi tenaga honorer ini sebesar Rp 30 ribu perhari, sebanyak 20 hari kerja. Hal tersebut karena kondisi PAD kabupaten Tanah datar yang masih rendah.

Dalam hal ini, DPRD kabupaten Tanah datar meminta tenaga Honorer untuk bersabar karena kondisi PAD kabupaten Tanah datar yang masih rendah seperti yang disampaikan Azwar rabain " mohon bersabar dengan uang tranpor Rp 30 ribu perhari, DPRD masih membicarakanya pada tingkat banggar. Komisi satu akan undang K3S sekolah untuk membicarakan hal ini, menyangkut  hal penggunaan dana BOS boleh 50 persen untuk  pembayaran honorer," terangnya. 
(JP)