Lima Puluh Kota, SagoNews.com – Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Agama Islam (PAI) Tingkat SMA/SMK Kabupaten lima Pulu Kota menyelenggaran pembinaan bagi anggotanya.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota, H. Naharudin, didampingi Plt. Kasi Pendidikan Agama Islam, H. Ifkar, membuka sekaligus memberikan pembinaan kepada guru PAI SMA/SMK se Kab. Lima Puluh Kota yang digelar pada Selasa (12/10), di Aula SMA 1 Harau.
H. Naharudin dalam arahannya, mengapresiasi MGMP PAI yang selalu rutin melaksanakan MGMP dua kali dalam sebulan. “MGMP sebagai wadah bagi guru masing-masing Mata Pelajaran untuk berdiskusi dan saling berbagai informasi terkait dengan pembelajaran di sekolah masing-masing. Maksimalkan wadah ini dengan sebaiknya agar pertemuan yang dilakukan tidak sia-sia,” ungkap Naharudin.
Selanjutnya Kakan Kemenag menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guru PAI harus dipahami dengan baik. “Kita berharap tupoksi sebagai guru PAI pada sekolah umum harus benar-benar dipahami. Jangan ada guru yang tidak paham dengan apa yang menjadi kewajibannya. Bila kewajiban sudah dilaksanakan, maka hak sebagai tenaga pendidik bisa ditunaikan. Disinilah antara hak dan kewajiban sebagai ASN bisa seimbang,” papar Kakan Kemenag
Kakan Kemenag juga menegaskan agar bukti fisik dalam pencairan tunjangan profesi harus dilengkapi. Karena setiap anggaran yang bayarkan akan di audit. Pencairan dana baru bisa dilaksanakan jika bukti fisik sudah lengkap.
Menutup arahannya, Kakan Kemenag berpesan agar guru PAI tidak terjebak dalam permasaahan finansial. “Memposisikan keadaan keuangan untuk hal-hal yang dibutuhkan, lebih baik dari hal-hal yang diinginkan. Ukur bayang-bayang sepanjang badan, sehingga pasak lebih besar daripada tiang tidak terjadi. Semoga output dari kegiatan ini akan menelurkan program-program jitu, untuk melahirkan siswa yang memahami ajaran islam secara kaffah,” pungkas Naharudin.
Ketua MGMP SMA/SMK Kabupaten Lima Puluh Kota, Emilia Yusri, dalam sambutannya menyebut guru PAI pada sekolah umum tingkat SMA/SMK sebanyak 55 orang. Terdiri dari 20 orang PNS dan 35 orang Non PNS. Tersebar di 22 SMA/SMK se Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dari 20 orang guru PNS terdapat 15 orang guru yang telah bersertifikat sertifikasi dan sudah dibayarkan tunjangan profesinya. Lima orang yang belum sertifikasi adalah mereka yang belum mencapai masa kerja dua tahun. (Nina)
