Kesuksesan Program Pembangunan Kabupaten Limapuluh Kota Perlu Dilanjutkan



Laporan : Fadliriansyah 

Selama tiga tahun kepemimpinan Bupati Safaruddin Datuak Bandaro Rajo sejak dilantik pada 26 Februari 2021,
sejumlah capaian membanggakan diraih Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Beberapa capaian positif tersebut berkorelasi langsung dengan program
unggulan dalam RPJMD 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan satu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dalam proses
perencanaannya dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para
pemangku kepentingan berdasarkan peran, fungsi dan kewenangan masing - masing.

 Adapun tujuan pembangunan daerah lima (5) tahun kedepan terangkum
dalam sebuah visi Bupati yaitu : “Mewujudkan Lima Puluh Kota Yang Madani,
Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah”.

Untuk mencapai visi tersebut terdapat Agenda prioritas pembangunan
daerah tahun 2021-2026 dan Program Unggulan Pembangunan Daerah. Agenda
prioritas dan program unggulan daerah merupakan janji-janji kampanye Bupati
dan Wakil Bupati yang strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026.

Agenda prioritas dan program unggulan daerah ini difokuskan untuk percepatan
mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota dimana Agenda Prioritas
Pembangunan Daerah tahun 2021-2026 adalah: 1) Pengembangan masyarakat
madani, 2) Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak, 3) Pariwisata dan
peningkatan ekonomi masyarakat, 4) Pengembangan pertanian dan perikanan
munuju agribisnis, 5) Peningkatan pembangunan infrastruktur daerah.

Foto : Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD Kab Limapuluh Kota TA 2025 - 2045



Sedangkan Program Unggulan sebanyak 15 program dituangkan ke dalam
lima misi kepala daerah. Untuk Misi pertama: Meningkatkan kualitas sumber
daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan telah
dilaksanakan penyediaan beasiswa untuk pendidikan menengah dan pendidikan
tinggi bagi keluarga kurang mampu. Bantuan ini merupakan stimulan untuk
meningkatnya komponen-komponen penyusun IPM pada dimensi pendidikan.

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2023 menjadi 8,12 tahun dari
semula 8,07 pada tahun 2021. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas
pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka RLS Kabupaten Lima Puluh
Kota tahun 2023 sebesar 8,12 mengartikan bahwa secara rata-rata penduduk
Lima Puluh Kota yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan
selama 8,12 tahun atau hampir menamatkan kelas IX. 

Angka Harapan Lama
Sekolah (HLS) juga meningkat pada tahun 2023 menjadi 13,41 tahun yang
semula sebesar 13,30 pada tahun 2021. Angka HLS menunjukkan peluang anak
usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.
HLS Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 sebesar 13,41 tahun
mengartikan bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang
pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama
13,41 tahun atau setara dengan Diploma I.
Sehubungan dengan pelaksanaan misi ke satu, Angka Harapan Hidup
penduduk yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lima
Puluh Kota naik pada tahun 2023 menjadi 73,25 tahun dari yang sebelumnya
sebesar 72,79 tahun pada tahun 2021. Pada tahun 2022, Kabupaten Lima Puluh
Kota menerima sebuah penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Barat atas terselenggaranya Posyandu Terintegrasi di Lima Puluh Kota. Capaian
ini tidak terlepas dari usaha kader posyandu yang ada di tiap nagari.
Penghargaan ini pantas didapatkan sebagai wujud perjuangan dalam upaya
promotif dan preventif kesehatan masyarakat Lima Puluh Kota dalam
meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

***

Dalam hal penguatan kelembagaan adat dan agama, dapat ditinjau
penguatan peran pemangku adat dan lembaga agama. Dari target 40 lembaga
adat sudah tercapai sebanyak 16 lembaga adat. Hal ini berkaitan dengan Indeks
ABS-SBK. Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sebesar
1,76 dan meningkat menjadi 1,84 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 akan
dibangun kompleks Islamic Centre dan pembangunan rintisan rumah sakit
daerah. Pada ajang MTQ Nasional ke 40 Tahun 2023 Tingkat Provinsi Sumatera
Barat di Solok Selatan, Kontingen Kafilah Kabupaten Lima Puluh Kota berhasil
meraih juara umum.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan nilai adat dan
budaya kepada generasi muda, Padang TV menganugerahkan penghargaan
“Best Leader of The Year” kepada Bupati Safaruddin Datuak Bandaro Rajo
kategori Penguatan Adat Budaya Minangkabau pada Acara Anugerah Padang TV Award 2023 dalam Rangka HUT Padang TV ke-16 di PCC Ballroom, Truntum
Hotel Padang. Pada puncak HUT PGRI tanggal 25 November 2023 silam, Bupati
Lima Puluh Kota menjadi satu-satunya Kepala Daerah di Sumatera Barat yang
dianugerahi penghargaan tertinggi dari Korps Guru Nasional yakni Anugerah
Dwija Praja Nugraha di Arena Britama BRI Kelapa Gading. Pada kesempatan itu
dihadiri langsung oleh Presiden Joko widodo, Menko PMK Prof. Muhajir Efendi
serta Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim.

Masih berkaitan dengan peningkatan SDM yang berbudaya dan berdaya
saing berlandaskan keimanan, Kabupaten Lima Puluh Kota menerima
penghargaan dari Kementrian Agama Republik Indonesia atas dukungan
terhadap para penyuluh agama melalui progam satu nagari satu rumah tahfidz,
penguatan kampung zakat, program pesantren Ramadhan serta program zakat
digital. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri Agama Yaqut Cholil
Qoumas pada gelaran Penyuluh Agama Islam (PAI) Award 2023 tingkat nasional.
Selain itu dalam berupaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender pada aspek
kehidupan manusia melalui kebijakan dan program, Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota juga meraih Penghargaan Pengarusutamaan gender dengan hasil
sangat memuaskan. Penghargaan Pengarusutamaan Gender ini diserahkan pada
momen Musrenbang RKPD 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang
diselenggarakan di Hotel Pangeran Padang pada 21 Maret 2023.

***

Untuk pencapaian misi ke dua yakni mendorong pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal
dan regional, telah dilaksanakan pengembangan pengembangan tanaman
jagung pada lahan seluas 3.899 Ha. Untuk pengembangan wisata Geopark Harau,
terlah diterbitkan sertifikat warisan geologi, telah ada dossier dan peta koordinat
geopark Harau serta tersusunnya master plan Geopark Harau. Kemudian untuk
pengembangan destinasi wisata kabupaten sudah ada 10 objek wisata yaitu
Lembah harau, kapalo banda, kayu lokek, batang tabik, kawasan kampung
sarugo, aia baba, wisata sei kamunyang, lubuak batang, embung boboy, dan
bukik cinta sigaluang. Pada tahun 2024 juga telah diresmikan objek wisata
Lembah Mangkisi di Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban yang
anggarannya berasal dari Kementerian Desa dan Transmigrasi. Tentunya melalui
program unggulan ini dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terlihat
dari peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 329 orang dan 614 jumlah
wirausaha baru.

Berkaitan dengan pencapaian misi ke dua, Kabupaten Lima Puluh Kota
kembali meraih penghargaan dan tropi dalam atraksi budaya terbaik I tingkat
Nasional 2021 pada ajang Anugerah Pesona Indonesia (API) Award 2021. Atraksi
‘Bakajang’ adalah budaya masyarakat Nagari Gunung Malintang, Kecamatan
Pangkalan Koto Baru. Kegiatan ini merupakan tradisi unik yang digelar setiap memasuki Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya, Kabupaten Lima Kota juga telah
berhasil merebut Juara II API Award 2020 yaitu ‘Kampuang Sarugo’ dalam
kategori Kampung Adat Terpopuler 2020. Tidak hanya itu, Kawasan situs
bersejarah “Menhir” Maek, Kecamatan Bukik Barisan, ditasbihkan sebagai Juara
III pada Kategori Situs Bersejarah API Award ke-8 /2023 di Malam Puncak API
Award 2023 di Plaza Presisi Polda Maluku Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Kabupaten Lima Puluh Kota juga berperan aktif dalam membangun dan
melindungi serta mendukung Program Kekayaan Intelektual di tahun 2023. Atas
usaha ini, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima penghargaan dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham
RI). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Intelektual Min Usihen pada acara Mobile Intellectual Property Clinic yang
diselenggarakan di Youth Centre Bagindo Aziz Chan Padang, 19 September 2023.
Keberhasilan Kabupaten Lima Puluh Kota meraih penghargaan tersebut berkat
upaya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah mengajukan
pendaftaran indikasi geografis gambir Lima Puluh Kota serta sudah terdapat 55
merk yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota.




Jika dilihat dari indikator-indikator pada misi ke dua ini baik berdasarkan
tujuan maupun sasaran, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan
perkembangan yang baik. Pada tahun 2023, tingkat capaian kunjungan wisataan
tercapai sebesar 56,71% meningkat dari tahun 2021 yang sebesar 36,67%. Hal
ini berbanding lurus dengan persentase PAD terhadap pendapatan yang
meningkat menjadi 7,47% pada tahun 2023 dari yang semula 6,33% pada tahun
2021. Pada sektor perikanan, persentase kontribusi sektor perikanan terhadap
PDRB meningkat dari 3,65% pada tahun 2021 menjadi 3,67% pada tahun 2022.
Jika ditinjau lebih lanjut lagi mengenai PDRB, PDRB per kapita atas dasar harga
berlaku meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp46.091.440 dari tahun
2021 sebesar Rp41.991.670.
Dalam mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah
yang merupakan misi ke tiga, telah tercapai peningkatan kemampuan dan
profesionalisme aparatur pemerintah nagari dengan capaian program hingga
saat ini sebanyak 170 orang dari target 425 orang dan pengembangan potensi
perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari juga terus dilakukan.




Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Pemerintah Nagari telah
berupaya dalam membentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma)
Pengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

Upaya Kabupaten Lima Puluh Kota bersama Pemerintah Nagari melakukan
Transformasi 100 Persen UPK EX PNPM menjadi Bumdes Bersama Lembaga
Keuangan Desa diganjar penghargaan oleh Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Hari BUMDes Nasional yang
berlangsung di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Piagam penghargaan
dan Lencana Bakti Ekonomi Desa diserahkan langsung oleh Menteri Abdul Halim
Iskandar. Penghargaan diharapkan ini lebih memacu semangat Kabupaten Lima
Puluh Kota bersama Pemerintah Nagari dalam mengembangkan BumNag yang
ada di setiap Nagari guna mensukseskan Misi ke tiga dalam RPJMD 2021-2026
Kabupaten Lima Puluh Kota yakni mendorong potensi nagari sebagai poros
pembangunan daerah.

Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai alat
ukur tingkat kemajuan nagari-nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
membangun sumber daya manusia dan ekonomi lokal meningkat sejak kurun
waktu 2020-2023. Pada tahun 2020 sebesar 0,7246 kemudian meningkat pada
tahun 2021 menjadi 0,7398. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi
0,7627, kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 0,7848. Nilai ini
mengartikan bahwa sebagian besar nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah
berstatus maju dimana aspek sosial, ekonomi dan ekologi sudah menjadi
kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan nagari
untuk mensejahterakan kehidupan nagari.
Berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, pada tahun 2023 dari 79 nagari di Kabupaten Lima
Puluh Kota, 18 di antaranya berstatus nagari mandiri, 56 nagari berstatus maju,
4 nagari berstatus berkembang, 1 nagari berstatus tertinggal serta tidak ada
nagari berstatus sangat tertinggal. Hal ini menunjukkan perkembangan yang
sangat baik jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 dimana masih ada 2
nagari tertinggal dan 1 nagari tertinggal pada tahun 2022. Jumlah nagari
berstatus berkembang pada tahun 2020 dan 2021 sebanyak 19 nagari dan 12
nagari pada tahun 2022. Jumlah nagari berstatus maju pada tahun 2020, 2021
dan 2022 masing-masing sebanyak 54 nagari, 53 nagari dan 57 nagari

Sedangkan jumlah nagari mandiri pada tahun 2020, 2021 dan 2022 masingmasing sebanyak 4 nagari, 5 nagari dan 9 nagari.
Untuk misi ke empat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui
informasi birokrasi seutuhnya diukur dengan beberapa indikator. Dalam hal
reformasi birokrasi, diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang
menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata
kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif, dan efisien,
bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun
2023, IRB Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai sebesar 58,5 dengan predikat CC,
meningkat dari tahun 2022 tahun 2021 dengan poin 48,85 predikat C. Dari
capaian pada tahun 2023 dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan.
Dalam hal pelayanan publik, Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun
2023 menjadi sebesar 87,26 dengan kategori baik, meningkat dibandingkan
tahun 2022 dengan indeks 86,55 dan tahun 2021 sebesar 84,09 serta tahun
2020 sebesar 83,99.

Hal ini mengartikan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
terus berupaya memperbaiki pelayanannya terhadap publik melalui berbagai
program dan kegiatan yang memberikan kepuasan pelayanan untuk masyarakat.
Berkaitan dengan sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan
kinerja yang diukur dengan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintahan (SAKIP), Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh nilai 61,02
dengan predikat baik pada tahun 2022 dan 61,14 pada tahun 2021. 

Nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 mengartikan bahwa pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja
utama. Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil
evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Permenpan-RB Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat
perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya.
Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas
kinerja baik pada level Pemda maupun pada level organisasi perangkat daerah.

Sejumlah prestasi pada bidang perencanaan telah dicapai Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah Penghargaan Pembangunan
Daerah (PPD). Pada tahun 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota meraih Harapan II
dan meningkat pada tahun 2023 dengan raihan Harapan I atau terbaik ke-4.
Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) ini dinilai melalui beberapa aspek antara lain penilaian teknis dokumen, presentasi, wawancara serta verifikasi oleh
tim ahli yang terdiri dari unsur praktisi, independen dan akademik.

Pada urusan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke tujuh kalinya sejak
tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.
Opini WTP disampaikan saat penyerahan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan
(LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022.

Dalam hal inovasi yang masih berkaitan dengan misi ke 4, Kabupaten
Lima Puluh Kota meraih predikat inovatif pada tahun 2023 dengan nilai Indeks
Inovasi Daerah sebesar 37,84 yang meningkat dari tahun 2021 dengan indeks
28,81. Meskipun demikian, perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan kinerja
dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian,
pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan
pelaksanaan inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Misi ke 5 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu
yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat
yang lebih baik diukur dengan beberapa indikator. Berkaitan dengan lingkungan
hidup, Kabupaten Lima Puluh Kota terus berupaya meningkatkan kualitas
lingkungan hidup di wilayah kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terus meningkat pada kurun 2020-2022.

Pada tahun 2020, IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai sebesar 69,13 dan
meningkat pada tahun 2021 menjadi 70,51. Pada tahun 2022, IKLH Kabupaten
Lima Puluh Kota tercapai sebesar 71,87 dengan predikat baik. Sedangkan pada
2023, IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai sebesar 71,63.

Dalam hal pembangunan infrastruktur yang terlihat dari capaian Indeks
Pembangunan Infrastruktur, Kabupaten Lima Puluh Kota terus meningkatkan
kinerja dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, capaian Indeks
Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 73,51. Pada
tahun 2022, capaian Indeks Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Lima Puluh
Kota sebesar 74,76, meningkat dari tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing
71,40 dan 73,54. Sementara itu untuk capaian di bidang jalan, tingkat
kemantapan jalan Kabupaten Lima Puluh Kota semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Pada tahun 2023 tercapai sebesar 59,57%, sebelumnya pada tahun 2022
tercapai sebesar 58,02% dimana sebelumnya senilai 55,73% pada tahun 2021
dan 54,79% pada tahun 2020.


Pada tahun 2023 sebesar 88,09% dari total luas daerah irigasi
kewenangan kabupaten sudah dilayani oleh jaringan irigasi dan pada tahun 2022,
sebesar 88,19% dari total luas daerah irigasi kewenangan kabupaten sudah
dilayani oleh jaringan irigasi. Persentase ini menunjukkan peningkatan dari tahun
2020 dan 2021 yang tercapai masing-masing sebesar 74,63% dan 82,89%.
Untuk persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air
minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di
seluruh kabupaten pada tahun 2022 tercapai sebesar 89,21%, dimana
sebelumnya tercapai 79,4% pada tahun 2020 dan 80,7% pada tahun 2021.

Untuk bidang perumahan, perbandingan jumlah rumah layak huni dengan
jumlah penduduk Lima Puluh Kota pada tahun 2023 tercapai sebesar 0,197 dan
pada tahun 2022 tercapai 0,202 yang sebelumnya sebesar 0,155 pada tahun
2020 dan 0,173 pada tahun 2021. Pada tahun 2023, 75% aktivitas
pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah sesuai dengan RTRW.
Sedangkan pada bidang kebencanaan, pada tahun 2023 Kabupaten Lima Puluh
Kota termasuk dalam kategori sedang dengan Indeks Resiko Bencana Daerah
sebesar 119,2. Dalam hal penataan dan pembangunan kawasan IKK Sarilamak,
pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2023 selesai dibangun dengan
berbagai fasilitas seperti tempat bermain, olahraga, seni, pujasera bagi UMKM,
dan sebagainya. Selain itu, tahun 2023 sudah tersedia lahan sekitar 3 Ha untuk
pembangunan Rumah Sakit rintisan. 

Artinya, ke depan Kabupaten Lima Puluh
Kota memiliki 2 (dua) RSUD, satu di Kecamatan Suliki, yaitu RSUD Achmad
Darwis dan satu lagi di pusat IKK Sarilamak.
Untuk mengukur pembangunan daerah selain dilihat dari ketercapaian
program unggulan juga dapat dilihat dari capaian indikator makronya. Indikator
umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan
pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut
terdiri dari pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat
Kemiskinan, Gini Ratio, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut
perkembangan indikator makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 s/d
2022 (sumber data: BPS dan Proyeksi Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota):

Untuk pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
mempunyai program unggulan Bantuan Pangan Gratis, dimana pada tahun 2023
sudah tersalurkan bantuan pangan sebanyak 3.000 bantuan untuk 3.000 kepala
keluarga (12.000 orang). Bantuan pangan ini ditarget sebanyak 6.337 KK (sekitar
26.000 jiwa) sampai tahun 2024 sudah tersalurkan. Adapun paket bantuan yang
diberikan per Kepala Keluarga (KK) terdiri dari beras 10 Kg, minyak goreng 2 liter,
telur 1 karpet, dan gula 1 kg.


Masih dalam rangka untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem,
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memberikan bantuan perbaikan
untuk Rumah Tidak Layak Huni. Adapun kriteria yang mendapatkan bantuan
Rumah tidak layak huni sebagai berikut:
1. Jenis atap rumah yang terdiri dari rumbia dan seng,
2. Jenis dinding rumah masih berupa kayu dan geribik,
3. Jenis lantai kayu atau tanah,
4. Tidak adanya sirkulasi udara yang baik,
5. Tidak adanya sanitasi.
Pemerintah Kabupaten mendapatkan Dana Insentif Fiskal yang diperoleh sebagai
apresiasi karena pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten dalam percepatan
belanja daerah dari Menteri Keuangan sebesar Rp.5.823.162.000,- pada tahun
2023 yang digunakan untuk memberikan bantuan berupa Pengurangan Beban
Pengeluaran masyarakat (pangan gratis), peningkatan pendapatan masyarakat
(bantuan ternak, demplot budidaya ikan dan bantuan UEP bagi sasaran miskin)
dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan seperti perbaikan rumah
tidak layak huni bagi keluarga miskin ekstrem sesuai target sebanyak 30 unit.
Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten juga kembali mendapatkan dana
insentif fiskal sebesar Rp.7.123.654.000,- dimana sebagian pemanfaatannya
ditargetkan untuk penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 70 unit,
masing-masing unit dialokasikan anggaran berkisar Rp.45.000.000,- sampai
dengan Rp.55.000.000,-. Dengan demikian target perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni tersebut sampai tahun 2024 sebanyak 100 unit.


Dalam menyikapi kasus stunting ini pemerintah memberikan bantuan berupa
rumah dan jamban melalui dinas LHPP dan PUPR, bantuan sosial melalui Dinas
Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun kategori yang memperoleh bantuan
tersebut yaitu : 1). Berada di nagari lokus stunting, 2). Masuk dalam BNBA
stunting berdasarkan EPPGBM, 3). Diselaraskan dengan data P3KE.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
memperoleh penghargaan nasional dan
Provinsi untuk daerah tingkat penurunan
stunting tertinggi. Pada tahun 2021
Pemerintah memperoleh penghargaan
terbaik kedua di Provinsi Sumatera Barat
pada
Penilaian
Kinerja

Aksi
Konvergensi Penurunan Stunting untuk
penilaian stunting di Hotel Prime Plaza
Sanur Bali. Pada tahun 2022 Kabupaten
Lima Puluh Kota kembali meraih
penghargaan peringkat pertama dalam penilaian kinerja pemerintah
Kabupaten/Kota lokus dalam pelaksanaan aksi konvergensi penurunan stunting
tahun pada tahun 2022 di Sumatera Barat sesuai keputusan Gubernur Sumatera
Barat nomor : 050-569-2023. Pada tahun 2023, prevalensi stunting Kabupaten
Lima Puluh Kota sebesar 8,72. Sedangkan tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 8,36 dan 8,64.