Payakumbuh, Sagonews.com -
Tindakan memecah belah kebersamaan wartawan di Luak Limopuluah yang selama ini susah payah dirajut, dirusak oleh Dinas Kominfo (Diskominfo) Kota Payakumbuh. Hal itu dilakukan secara sistematis oleh Kabid Humas Rudi Arnel, bersama jajarannya.
Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke 78 menjadi kesunyian tersendiri bagi beberapa orang wartawan, pasalnya Diskominfo Kota Payakumbuh dirasa tidak adil dalam memperlakukan wartawan yang notabene aktif dalam menyumbang berita dan telah bekerjasama dengan Kota Randang itu.
Rudi Arnel ketika dikonfirmasi melalui telepon, mengaku rekomendasi nama - nama diminta kepada ketua PWI Aspon Dedi, sedangkan ada nama - nama khusus yang masuk atas rekomendasi PJ. Walikota Jasman.
Ketua PWI Aspon Dedi membenarkan bahwa dirinya telah merekomendasikan nama - nama wartawan ke Diskominfo Payakumbuh. "Namun untuk penambahan dan pengurangan, itu bukan lagi gawe nya," ucapnya kepada redaksi, Selasa Siang (13/2).
Melalui telepon, Kabid Humas Payakumbuh, Rudi Arnel mengatakan, nama - nama itu telah masuk dan tak dapat dirobah lagi. Pernyataan itu bertolak belakang dengan pernyataan Ketua PWI yang mengatakan, masih ada penambahan dan pengurangan hingga hari ini ( Selasa 12/3 ).
Kain yang sobek, walau dijahit masih tetap meninggalkan bekas. Lain lagi dengan persoalan yang dialami oleh seorang wartawan senior yang sudah puluhan tahun mengabdi, Nahar Sago. Dirinya bagai "dikicuah" oleh Pemko Payakumbuh melalui Diskominfo.
Kepada media ini, Nahar Sago menuturkan bahwa Kebijakan Pj.Wako Payakumbuh timbulkan perpecahan antar wartawan berkedok HPN.
"Sebuah kebijakan yang tidak bijak dilakukan oleh oknum-oknum pada sebuah Dinas di lingkungan Pemko Payakumbuh yang erat kaitannya dengan dunia jurnalis. Hal ini dibuktikan dengan akan diberangkatkannya lebih dari 50 orang atas nama wartawan di Luak Limopuluah mengikuti Peringatan Hari Pers Nasional jatuh pada tanggal 9 Februari 2024 ini dipusatkan di taman mini jawa Ancol. oleh karena berdekatan dengan helat nasional Pemilu serentak tanggal 14 Pebruari maka puncak peringatan HPN diundur ke tanggal 20 Februari."
Dari sekian banyak wartawan yang anggota PWI dan yang non PWI tercatat yang akan dikikutkan, ada beberapa anggota PWI dan wartawan aktif yang sengaja dikucilkan atau tidak diikutkan dengan alasan yang tidak jelas. Menghadiri HPN di Jakarta kali ini didanai dengan dana APBD kota Payakumbuh merupakan kegiatan dari dinas Kominfo setempat. Pertanggung jawaban segala susuatunya adalah dari Kominfo termasuk pengaturan orang-orang yang akan diikutkan.
Tapi anehnya, yang lebih dominan mengatur wartwan yang akan ikut adalah ketua PWI Payakumbuh Aspon Dedi jelas Kabid Humas Rudi Arnel.
Senin 12/2 di kantor balaikota Payakumbuh Rudi Arnel sudah meng OK kan Nahar Sago untuk berangkat sama rumbongan dan sudah ditentukan juga mobil yang ditumpangi yakni mobil Dinas DPRD.
Tiba-tiba hari Rabu dalam suasana Pemilu, sang kabid Humas Rudi Arnel me WA Nahar Sago mengatakan angkat tangan dalam artian Nahar Sago yang medianya SKM Indonesia Raya dan media online Berita Merdeka Online.com wartawannya M.Arif Fadillah juga tidak dikutkan sementara media ini sudah dibenarkan kontrak kerjasama dengan Pemko tahun ini, setahun lalu hanya menyumbang saja.
Sementara Kadis Kominfo Junaidi yang ditemui hari Senin juga angkat tangan dan mengatakan ia tidak ikut-ikutan mengatur siapa yang akan berangkat. Itu urusan ketua PWI dengan Pj. Walikota Jasman. Sekda Rida Ananda ketika ditemui Nahar Sago bersama Anton Cino dt. Jo Lelo juga mengatakan tidak diikutkan dalam hal keberangkatan wartawan menghadiri HPN, paling-paling saya hanya memaraf surat jalan saja sambil Sekda angkat bahu. Sekda menyarankan Nahar Sago untuk menemui kembali kadis kominfo Junaidi dan Kabid Humas Rudi Arnel, dan itu sudah dilakukan yang hasilnya jadi plantak- plintuk.
Ada apa sebenarnya yang terjadi dalam pemberangkatan wartawan di Luak Limopuluah ini ke HPN?. Baru kali ini terjadi sejak hadirnya Pj.Walikota Jasman yang mengkebiri wartawan dengan membenturkan bersama ketua PWI Payakumbuh.
Padahal beberapa minggu lalu dalam suasana bersilaturrahmi sekalian jumpa pers di rumah dinas Wako, Jasman jelas-jelas mengatakan yang akan ikut ke HPN semua wartawan yang ada di Luak Limopuluah. Tapi dalam pelaksanaannya tidak demikian. Malah terlihat siapa-siapa yang akan ikut juga tidak tranparan alias disembunyikan Kabid humas.
Rudi Arnel ketika dikomfirmasi, malah menohok kebijakan Pj.Walikota. sang wako mengatakan semua wartawan diikutkan terutama yang medianya ada kerjasama dengan Pemko. Sementata Humas mengatakan tidak cukup dana. Ada salah seorang anggota DPRD Payakumbuh mengatakan, bahwa dana untuk HPN dalam kegiatan Dinas Kominfo untuk 60 orang wartawan dan kominfo sendiri yang sudah ketok palu.
Sungguh aneh dan menjijikan kebijakan Pemko Payakumbuh yang tidak bijak ia lakukan, sehingga terjadi pro dan kontra di kalangan wartawan di Luak Limopuluah yang selama ini adem-adem saja dan menampakan keharmonisan antara media Pers dengan Pemko Payakumbuh khususnya.
Hari yang bersejarah itu adalah hari ulang tahunnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Isu tentang Hari Pers Nasional tercetus dari keinginan tokoh-tokoh pers untuk memeringati kehadiran dan peran pers Indonesia dalam lingkup nasional. Tujuh tahun kemudian, tanggal 9 Februari yang merupakan hari berdirinya organisasi PWI ditetapkan sebagai peringatan Hari Pers Nasional secara resmi.
Panitia dan pengurus harian PWI pusat demi memeriahkan HPN tersebut, mengundang pengurus PWI daerah di seluruh Indonesia. Undangan diperbanyak dan diteruskan oleh pengurus PWI propinsi serta mengundang semua Kepala Daerah Bupati & Walikota sekakigus dapat menggendong beberapa orang wartawan anggota PWI demikianlah setiap tahun.
Bagi daerah yang meresapi arti dan makna yang terkandung dari peringatan & merayakan HPN tidak hanya sekedar mengucapkan selamat, malah banyak yang menganggarkan dalam APBD yang harus dinikmati terutama oleh insan Pers yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Namun demikian, bagi kota kecil Payakumbuh untuk tahun 2024 ini telah menganggarkan dana untuk 60 orang wartawan anggota PWI yang akan berangkat ke Jakarta dengan jalan darat, anggaran itu merupakan kegiatan dari Dinas Kominfo daerah kota Payakumbuh.
Naifnya anggota PWI yang diikutkan harus diseleksi atau lebih tepatnya dipolatisasi dengan berbagai alasan yang tidak jelas, sehingga ada yang sudah karatan sebagai wartawan disingkirkan. Statusnya dalam keanggotaan PWI sudah seumur hidup yang masih exsis menulis berita-berita daerah.
Tidak sedikit wartawan muda yang non PWI masuk dalam daftar yang akan berangkat ke HPN, ini semua hanya akal-akalan oknum-oknum di dinas terkait untuk menyingkirkan wartawan lain yang anggota PWI.
Kebijakan yang bijak bijak tetapi tidak bijak ini, terlihat nyata peranan Pj.walikota Jasman Rijal mantan Kadis Kominfo Propinsi Sumbar. Ini dibuktikan, beberapa kali ia lakukan bersilaturahmi sambil jumpa pwrs dengan wartawan Luak Limopuluah. Dalam jumpa pers itu sang Pj.wako mengatakan bahwa semua wartawan yang ada di Payakumbuh akan diberangkatkan ke Jakarta mengikuti HPN. Harapan tersebut merupakan akal-akalan sang Pj untuk menyenangkan hati insan pers di Luak Limopuluah agar tidak ada yang membuat berita negatif tentang dirinya sebagai penyelenggara pemerintahan di kota payakumbuh yang berlatar belakang misinya untuk tidak terusik sebagai wacana calon walikota Payakumbuh kelak.tunggu berita kedua.*******
(Tim)
